Minggu, 29 Januari 2017

Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Perizinan Usaha Perasuransian

Bentuk-bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian antara lain:
1. Perseroan Terbatas (PT).
2. Koperasi atau usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-undang ini ditetapkan.

Baca juga: Pengertian Berbagai Istilah Dalam Industri Perasuransi

Sedangkan kepemilikan perusahaan perasuransian hanya bisa dimiliki oleh:

1. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.

2. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia bersama-sama dengan warga Negara asing atau badang hukum asing yang harus merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.

3. Warga Negara Asing dapat menjadi pemilik perusahaan perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.


Perizinan Usaha Perasuransian Oleh OJK

Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain mengenai:
1. Anggaran dasar
2. Susunan organisasi
3. Modal disetor
4. Dana jaminan
5. Kepemilikan
6. Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan pengendali
7. Kemampuan dan kepatutan direksi maupun dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal
8. Tenaga ahli
9. Kelayakan rencana kerja
10. Kelayakan sistem manajemen risiko
11. Produk yang akan dipasarkan
12. Perikatan dengan terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha
13. Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
14. Konfirmasi dan otoritas pengawas di Negara anak pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing
15. Hal lain yang diperlukan guna mendukung pertumbuhan usaha yang sehat

Persyaratan izin usaha perasuransian diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha perusahaan perasuransian paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha, maka penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Perusahaan perasuransian wajib melaporkan setiap pembukaan kantor di luar kantor pusatnya kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Perusahaan perasuransian bertanggung jawab penuh atas setiap kantor yang dimiliki atau dikelolanya atau yang pemilik atau pengelolanya diberi izin menggunakan nama Perusahaan perasuransian yang bersangkutan. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaporan perusahaan perasuransian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.


Related Posts

Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Perizinan Usaha Perasuransian
4/ 5
Oleh