Senin, 23 Januari 2017

Pengertian Berbagai Istilah Dalam Industri Perasuransi

Iklan
Iklan
Industri perasuransian di Indonesia terus berkembang. Dengan industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, serta berperan mendorong pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan hal itu, ditetapkanlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Baca juga: Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Perizinan Usaha Perasuransian

Berikut ini kami akan bagikan informasi mengenai pengertian dari berbagai istilah dalam perasuransian berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014. Silahkan mencari istilah yang ingin Anda ketahui dengan menggunakan ctrl+F.

1. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar untuk penerimaan premi oleh perusahaan asuransi yang menjadi imbalan untuk:

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat sejumlah yang ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah untuk saling menolong dan melindungi dengan cara:

a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang jumlahnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

3. Prinsip Syariah dalam Asuransi Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

4. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

5. Usaha Asuransi Umum merupakan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

6. Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko dengan memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain sebagai penerima pertanggungan dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu sesuai dalam perjanjian. Besarnya uang pertanggungan telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

7. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

8. Usaha Asuransi Umum Syariah merupakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan saling menolong dan melindungi melalui pemberian penggantian kepada peserta atau pemegang polis, akibat kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

9. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan saling menolong dan melindungi melalui pemberian pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak dalam waktu tertentu sesuai perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

10. Usaha Reasuransi Syariah merupakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

11. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, atau tertanggung.

12. Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

13. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

14. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

15. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

16. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

17. Pihak-pihak dalam asuransi merupakan orang atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

18. Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal perusahaan tersebut dilikuidasi.

19. Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.

20. Dana Asuransi merupakan kumpulan dana yang berasal dari premi, dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.

21. Dana Tabarru’ adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

22. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk memperoleh perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

23. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau Reasuransi.

24. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah atau Reasuransi Syariah.

25. Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta kepentingan lainnya yang bisa hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

26. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan asuransi dan memenuhi persyaratan dalam merekomendasikan atau mewakili Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.

27. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk merekomendasikan atau mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.

28. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah serta memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

29. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan Reasuransi dan disepakati oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

30. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan sesuai perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru’ dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

31. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dan mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.

32. Program Asuransi Wajib merupakan program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya.

33. Pengelola Statuter merupakan Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

34. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang otoritas jasa keuangan.

Sumber: www.hukumonline.com

Iklan

Related Posts

Pengertian Berbagai Istilah Dalam Industri Perasuransi
4/ 5
Oleh