Ruang Lingkup Usaha Perasuransian Berdasarkan Undang-undang

Artikel ini merupakan informasi tambahan bagi Anda yang ingin mengenal lebih jauh dunia usaha perasuransian di Indonesia.

Demi menciptakan iklim industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif, pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Tujuannya untuk meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, serta mendorong pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan.

Baca juga: Penjelasan Umum Mengenai Undang-undang Perasuransian di Indonesia

1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
- Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
- Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.

2. Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:
- Usaha asuransi umum syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah.
- Usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah lain.

3. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

4. Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan prinsip syariah, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah.

5. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi.

6. Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.

7. Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pialang asuransi.

8. Perusahaan pialang reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pialang reasuransi.

9. Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha penilai kerugian asuransi.

10. Ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

11. Ruang lingkup usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

12. Perluasan ruang lingkup pada masing-masing usaha asuransi di atas dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

13. Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup usaha asuransi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sumber: www.hukumonline.com

Saya adalah seorang blogger dari Indramayu, saya mulai serius blog pada tahun 2014 ketika saya kelas 11 SMA. Pembaca diperbolehkan mengcopy artikel dengan syarat mencamtumkan link halaman sebagai sumber.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »